Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto : Azka/mr

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa dalam seleksi CPNS 2018 masih terdapat beberapa persoalan. Salah satu yang mendapat sorotan adalah kesenjangan passing grade antara wilayah barat, tengah, dan timur yang cukup tinggi dari hasil kelulusan dengan nilai yang telah ditetapkan. Selain itu, lebih dari 50.000 tenaga honorer yang sudah direkrut menjadi PNS belum menerima Surat Keputusan (SK).

Legislator Partai Demokrat ini melihat, belum turunnya SK karena adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait penggajian yang belum selesai. Ia menduga sejak awal memang ada masalah dengan ketersediaan anggaran di masing-masing pemerintah daerah.

“Kami mengusulkan di dalam rapat di DPR RI seharusnya bahwa untuk penggajian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ditarik saja ke anggaran pusat," ujar Herman usai memimpin pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI provinsi Jawa Tengah, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang, baru-baru ini.

Melalui kunjungan ke BKD Semarang ini, pihaknya ingin melakukan uji petik secara komprehensif untuk menggali informasi dan hal-hal yang menjadi kendala. Dalam hal ini Herman menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI memberikan catatan-catatan penting terhadap Anggota DPR RI periode yang baru, mengingat periode 2014 - 2019 akan berakhir pada 30 September 2019.

“Siapapun nanti yang duduk di Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang akan datang, tentu harus mengakomodir terhadap catatan-catatan ini, supaya persoalan atau masalah masalah terkait dengan PNS, pegawai ASN, ada PNS, ada P3K, dengan berbagai persoalan tentu bisa di selesaikan,” harap legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (azk/sf)